SAMPANG SUARA KPK NEWS.COM– Implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang seharusnya menjadi instrumen strategis negara dalam penguatan kualitas sumber daya manusia (SDM) kini menghadapi ujian kredibilitas di tingkat tapak. Penyaluran paket nutrisi oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Mitra Laila di bawah naungan Yayasan Garuda Adidaya Nusantara, Desa Nyiloh, Kecamatan Kedungdung, memicu gelombang kritik tajam dari aktivis lokal.
Persoalan ini mencuat setelah hasil observasi lapangan menunjukkan adanya ketimpangan antara parameter gizi ideal dengan realitas menu yang diterima siswa selama tiga hari berturut-turut.
Diskrepansi Menu dan Prinsip Gizi Seimbang
Secara konseptual, program MBG dirancang untuk memenuhi standar makronutrien dan mikronutrien yang ketat. Namun, laporan dari para aktivis di Sampang mengindikasikan adanya “defisit kualitas” dan dugaan penyusutan porsi yang signifikan.
Tinjauan intelektual terhadap kasus ini menyoroti beberapa poin krusial:
Standarisasi Nutrisi: Menu yang disajikan dinilai tidak merepresentasikan prinsip gizi seimbang (karbohidrat, protein, lemak, dan vitamin) yang menjadi ruh dari program nasional ini.
Reduksi Porsi: Dugaan penyusutan kuantitas pangan memicu kecurigaan adanya upaya efisiensi biaya yang tidak proporsional oleh pihak pelaksana, yang berpotensi mencederai tujuan utama pemenuhan gizi siswa.
Kritik Aktivis: Menuntut Transparansi dan Akuntabilitas
Sejumlah aktivis di Sampang memandang fenomena ini bukan sekadar masalah logistik teknis, melainkan bentuk lemahnya pengawasan terhadap mitra pelaksana. Mereka menekankan bahwa yayasan yang ditunjuk sebagai operator (Yayasan Garuda Adidaya Nusantara) memikul tanggung jawab moral dan administratif untuk memastikan hak-hak gizi anak didik terpenuhi sesuai anggaran yang dialokasikan.
Program strategis seperti MBG tidak boleh dikelola dengan logika profit-sentris semata. Ada dimensi hak asasi manusia dan masa depan generasi bangsa yang sedang dipertaruhkan di dalam setiap kotak makan tersebut,” ungkap salah satu penggiat sosial dalam keterangannya.
Secara sosiologi-politik, kegagalan penyaluran yang presisi di tingkat desa seperti Nyiloh dapat menggerus kepercayaan publik terhadap program-program pemerintah pusat. Untuk itu, diperlukan langkah-langkah korektif segera, di antaranya:
1. Evaluasi Rekanan: Peninjauan kembali kontrak kerja sama dengan SPPG Mitra Laila dan Yayasan Garuda Adidaya Nusantara.
2. Audit Nutrisi Independen: Melibatkan ahli gizi untuk memverifikasi apakah menu yang disalurkan layak dikategorikan sebagai “Makan Bergizi”.
3. Transparansi Anggaran: Membuka akses informasi mengenai unit cost per porsi untuk menghindari praktik mark-down kualitas makanan.
Jika tata kelola penyaluran ini tidak segera dibenahi, dikhawatirkan program MBG hanya akan menjadi narasi administratif tanpa dampak nyata bagi pengentasan stunting dan peningkatan inteligensi siswa di wilayah pelosok.
redaksi adnan
