SURABAYA , SUARA KPK NEWS – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) MADAS (Madura Asli Daerah Anak Serumpun) Jawa Timur serta DPC dan DPAC se- jawa timur , bersama sejumlah elemen masyarakat menyampaikan pernyataan sikap terkait penegakan hukum dan pemberantasan korupsi di Indonesia.
Dalam siaran pers bertajuk “Hukum Dikebiri, Koruptor Diberi Diskon, Rakyat Miskin Dicekik Sampai Mati”, MADAS menilai bahwa kepercayaan masyarakat terhadap supremasi hukum tengah menghadapi tantangan serius. Organisasi tersebut menegaskan pentingnya penegakan hukum yang adil, transparan, dan bebas dari konflik kepentingan.
Melalui pernyataan sikap tersebut, MADAS bersama elemen masyarakat menyampaikan tiga tuntutan utama kepada aparat penegak hukum, yakni mendesak proses hukum berjalan secara profesional terhadap tersangka, meminta agar penanganan perkara dialihkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menghindari potensi konflik kepentingan, serta mendorong penegakan hukum yang tegas terhadap seluruh pelaku tindak pidana korupsi tanpa pandang bulu.
Ketua DPD MADAS (Madura Asli Daerah Anak Serumpub) Jawa Timur, R. Zainal Fatah, menyatakan bahwa gerakan ini merupakan bentuk kepedulian masyarakat sipil terhadap tegaknya supremasi hukum di Indonesia.
“Negara hukum harus menjamin bahwa setiap warga negara memperoleh perlakuan yang sama di hadapan hukum. Tidak boleh ada kesan bahwa hukum tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas,” tegasnya.
MADAS juga mengajak seluruh elemen masyarakat, mulai dari mahasiswa, buruh, petani, nelayan, tokoh agama, organisasi kemasyarakatan hingga pemuda untuk bersama-sama mengawal proses penegakan hukum agar berjalan secara adil dan transparan. (IR)
