SURABAYA , SUARA KPK NEWS – Gelombang kritik terhadap penegakan hukum kembali disuarakan oleh DPD MADAS (Madura Asli Daerah Anak Serumpun) Jawa Timur serta DPC dan DPAC se- Jawa Timur bersama berbagai elemen masyarakat.
Melalui sebuah pernyataan sikap yang disampaikan di Surabaya, organisasi tersebut menilai bahwa praktik korupsi bukan sekadar pelanggaran hukum, melainkan persoalan yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan rakyat.
Ketua DPD MADAS (Madura Asli Daerah Anak Serumpun) Jawa Timur, R. Zainal Fatah, mengatakan bahwa setiap rupiah yang hilang akibat korupsi merupakan hak masyarakat yang seharusnya digunakan untuk pendidikan, pelayanan kesehatan, pembangunan desa, hingga peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Karena itu, MADAS mengusulkan tiga langkah penting, yakni mendorong proses hukum berjalan sesuai ketentuan, meminta penanganan perkara dilakukan secara independen, serta mengembalikan aset hasil tindak pidana korupsi sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat.
Selain menyampaikan tuntutan kepada aparat penegak hukum, MADAS juga mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk aktif mengawal jalannya proses hukum sebagai bentuk partisipasi dalam menjaga demokrasi dan supremasi hukum.
Gerakan tersebut berada di bawah penanggung jawab R. Zainal Fatah dan Imron Rosadi, dengan Ahmad Bahrul Efendi, S.H., sebagai Koordinator Lapangan. (IR)
